Dyah Roro Pertanyakan Upaya Pemerintah Kurangi Emisi Karbon

15-12-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan upaya pemerintah terkait realisasi netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2060. Mengingat Dewan Energi Nasional (DEN) terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, sehingga menurutnya mencakup beberapa perspektif dari berbagai macam sektor. Salah satunya bagaimana upaya mengurangi emisi karbon dan tanggung jawab kepada lingkungan hidup dari pengunaan batu bara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Saya menanyakan kepada KLHK, bagaimana rehabilitasi pasca-tambang dapat berdampak pada pengurangan emisi karbon. Kemudian di samping itu saya juga ingin menanyakan dari lensa (Kementerian) Perindustrian. Apa peran industri selama ini dalam mengurangi emisi karbon dengan berbagai macam skenario yang mungkin sudah diterapkan di seluruh Indonesia,” kata Dyah Roro saat mengikuti RDP Komisi VII DPR RI dengan  Ketua Harian DEN dan Anggota DEN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

 

Politisi Partai Golkar itu mengaku belum bisa memonitor kepada sektor industri, karena tidak mengetahui daftar industri yang sudah menerapkan sistem rendah karbon. Ataupun sektor industri yng sudah mengoptimalkan dan menggunakan energi terbarukan mengenai pasokan energi. Di sisi lain, ia mempertanyakan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebagai Anggota DEN dalam mensosialisasikan kepada publik terkait langkah-langkah yang ditempuh untuk mensosialisasikan Net Zero Emission.

 

“Karena penetrasi kepada institusi pendidikan itu sangat penting dengan kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan pengetahuan isu (transisi energi), otomatis akan menggerakkan sektor yang pada dasarnya ramah lingkungan. Ini kembali kepada demand side. Kenapa energi terbarukan masih kurang kompetitif dengan energy market kita, selain dari harga, dari segi demand tidak terlalu kompetitif. Oleh karena itu saya ingin menanyakan, langkah-langkah apa yang dilakukan Kemendikbud unuk mensosialisasikan kepada publik terkait penurunan emisi karbon,” tanya Legislator Dapil Jawa Timur X tersebut.


“Sebetulnya ketika kita bisa mengedukasi publik apa itu Net Zero Emission, kemudian bagaimana masyarakat bisa berperan dalam mengurangi emisi karbon, langkah apa yang harus ditempuh ke depannya agar masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, sekarang karena lebih sudah berpengetahuan, mereka akan tanpa paksaan dari pemerintah memilih, tanpa paksaan undang-undang, memilih untuk menggunakan moda transportasi berbasis listrik. Maka itu dengan sendirinya akan meningkatkan demand,” pungkasnya. (sf/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...